BANTENPERSPEKTIF.COM, KESEHATAN - Satgas Covid-19 Nasional apresiasi keberhasilan Provinsi Banten menurunkan BOR (Bed Occupancy Ratio) perawatan Covid-19 menjadi 61,55%. Penurunan BOR sebagai kontribusi penurunan kasus konfirmasi Covid-19 dalam sepekan terakhir.
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) terus gencarkan penerapan protokol kesehatan melalui PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3 dan Level 4 serta percepatan vaksinasi Covid-19 untuk menekan penyebaran dan penularan Covid-19 di Provinsi Banten.
Salah satu dampaknya, data Satgas Covid-19 Nasional per 1 Agustus 2021, BOR perawatan Covid-19 Provinsi Banten turun signifikan sebesar 20,57% menjadi 61,55%.
Penanganan kesehatan menjadi salah satu fokus Gubernur WH dalam penanganan pandemi Covid-19, selain bantuan sosial dan pemulihan ekonomi. Gubernur WH selalu mendukung penguatan kapasitas respon kesehatan Provinsi Banten terhadap kasus Covid-19.
Jejak dukungan itu terlihat semenjak penjemputan mahasiswa Banten yang belajar di Tiongkok hingga pendampingan saat karantina, RSUD Provinsi Banten operasional khusus Covid-19, Rumah Sakit Malingping, Kabupaten Lebak kini mampu layani pasien Covid-19, penguatan Laboratorium Kesehatan Daerah, percepatan vaksinasi, hingga percepatan pencairan insentif tenaga kesehatan untuk penangan pandemi Covid-19 di Provinsi Banten.
Untuk perawatan kasus Covid-19 di Provinsi Banten, untuk rumah sakit saat ini sebanyak 4.682 tempat tidur dan 985 tempat tidur di rumah singgah.
Enam rumah sakit rujukan Covid-19 dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 909 tempat tidur, terdiri dari 807 tempat tidur isolasi dan 102 tempat tidur ICU (Intensive Care Unit). Sebanyak 95 rumah sakit non rujukan yang melayani pasien Covid-19 dengan kapasitas 3.773 tempat tidur, terdiri dari 3.451 tempat tidur isolasi dan 322 tempat tidur ICU (Intensive Care Unit).
Gubernur WH selaku Ketua Satgas Covid-19 Provinsi Banten juga intens melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Forkopimda Provinsi Banten, dan Bupati/Walikota serta Forkopimda Kabupaten dan Kota. (rls/kar)
0 Komentar