BANTENPERSPEKTIF.COM, PEMERINTATHAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta dukungan dari Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam upaya pemulihan ekonomi yang disebabkan dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Banten. Terutama dukungan melalui regulasi maupun anggaran untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan penguatan ketahanan UKM dan korporasi.
Hal itu dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutan yang disampaikan Asda I Pemprov Banten Septo Kalnadi pada acara Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI dengan agenda Optimalisasi Diplomasi Parlemen DPR RI untuk Pemulihan Ekonomi Provinsi Banten Pasca Pandemi Covid-19, Jum’at, 11 Juni 2021 di Pendopo Gubernur KP3B Palima Kota Serang.
Disampaikan Septo, kondisi pembatasan yang diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sangat mempengaruhi dan melemahkan sisi demand dan supply perekonomian suatu wilayah. Pelemahan sisi demand terutama berupa turunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya permintaan atau konsumsi rumah tangga. Sementara sisi supply, turunnya konsumsi rumah tangga direspon berbagai perusahaan atau unit usaha yang ada dengan cara menurunkan jumlah produksinya.
"Data BPS Provinsi Banten menunjukan bahwasanya sebanyak 20,7 persen perusahaan di Banten memilih untuk mengurangi jumlah pekerja dimana tiga (3) lapangan usaha tertinggi yang mengurangi jumlah pekerja adalah penyediaan akomodasi, konstruksi dan pengadaan listrik dan gas. Sedangkan 69,3 persen perusahaan memilih untuk tidak mengurangi/ menambah jumlah pekerja serta hanya 10 persen perusahaan di Banten memilih untuk menambah jumlah pekerja,"jelas Septo
Di samping itu, lanjutnya, data BPS Provinsi Banten menunjukkan aktivitas ekonomi dari
masyarakat golongan menengah ke bawah, yakni dalam bentuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengalami peningkatan. Adapun peningkatan aktivitas UKM tersebut ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang berusaha sendiri dan berusaha dengan dibantu pekerja keluarga. (rls/kar)
0 Komentar