BANTENPERSPEKTIF.COM, MEDIA - Perisitwa yang terjadi antara Gubernur Banten, Wahidin Halim dengan media Detik.Com memperlihatkan proses demokrasi yang sehat dan substantif.
Demikian dikatakan Ibrahim Rantau, Dosen FISIP UNIS Tangerang kepada BantenPerspektif, Sabtu (7/8/2021) menanggapi persoalan tersebut.
"Yang terjadi antara Gubernur Banten dan detik saya pikir memperlihatkan proses demokrasi yang sehat dan substantif. Wahidin menggunakan haknya untuk tabayun atas investigasi dan pemberitaan detik yang dianggap tidak sesuai dengan fakta dan melanggar kode etik jurnalistik," jelas Ibrahim.
Dikatakan Ibrahim, proses persidangan di Dewan Pers memperlihatkan bahwa detik, yang biasanya akurat dan profesional kali ini terlihat sangat ceroboh dalam melakukan investigasi dan pemberitaan sehingga putusan Dewan Pers bahwa detik telah melanggar kode etik jurnalistik serta diwajibkan meminta maaf serta memberi ruang untuk hak jawab diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi media yang lain.
"Bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab," kata Ibrahim. Masih menurut Ibrahim, kebesaran hati Detik untuk meminta maaf secara terbuka juga patut diapresiasi. Tidak banyak media nasional sekelas detik yang masih memberi ruang menjawab mediasi serta mengakui kesalahannya secara terbuka.
"Kedepan media hendaknnya tidak larut dalam pemberitaan yang didesign untuk kepentingan politik praktis tertentu sehingga dapat merugikan pihak lain dan mendapatkan narasumber yang kredibel," kata Ibrahim.
Seperti diketahui, persoalan antara Wahidin Halim dan Detik.Com akhirnya selesai melalui Dewan Pers yang mengeluarkan risalah setelah sebelumnya kedua belah pihak difasilitasi untuk membicarakan persoalan tersebut.
Dalam risalah tersebut, Dewan Pers memutuskan bahwa Detik.Com melanggar kode etik sehingga wajib memuat Hak Jawab Wahidin Halim serta meminta maaf. Pihak Detik sendiri telah memuat Hak Jawab WH disitusnya yang dikaitkan dengan berita terkait yang dipersoalkan WH. (wcr/kar)
0 Komentar